Penjelasan Kemenkeu Terkait Pencairan Dana Desa Yang Tersendat

Penjelasan Kemenkeu Terkait Pencairan Dana Desa Yang Tersendat
topikdigital.Realisasi penyaluran dana desa sampai 30 april 2018 baru mencapai Rp14,3 triliun atau 23,8 persen. Hal ini diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum sesuai dengan yang diharapkan.

“Dana desa memang belum tercairkan secepat yang diharapkan,” kata Sri Mulyani di dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Kamis 17 Mei 2018.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo menjelaskan, angka tersebut sebetulnya terus bertambah di mana per hari ini, 16 Mei 2018 sudah mengalami kemajuan yang realisasinya mencapai Rp16,7 triliun atau 27,8 persen.

“Ada beberapa faktor penyebab lambatnya penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah),” kata Boediarso.
 
Pertama, jelas Boediarso, masih banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan seperti penerapan Peraturan Bupati dan Wali Kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.

“Tapi dengan langkah kami memanggil seluruh Bupati dan Wali Kota yaitu 434 Wali Kota ke Jakarta kemarin, saat ini untuk dana desa tahap satu sudah 100 persen tersalurkan Rp12 triliun,” kata Boediarso.

Untuk tahap kedua, sambung Boediarso, dari target Rp24 triliun baru terealisasi sebesar Rp4,68 triliun. Tahap dua tersebut meliputi 97 daerah dan 14.773 desa. “Tapi kami optimis bahwa hingga akhir semester I yaitu bulan Juni nanti pada saat kita menyampaikan laporan semester I ke DPR itu paling tidak sudah 60 persen dari total pagu dapat tersalurkan seluruhnya ke RKUD atau Rp36 triliun,” ujar Boediarso.

Sementara untuk tahap kedua yang sebesar Rp24 triliun, Boediarso menjelaskan, paling lambat pada minggu ke empat Juni harus sudah dicairkan dari RKUN ke RKUD.

“kalau enggak hangus dengan sanksi itu, daerah akan mempercepat penyaluran. Jadi kenapa sampai sekarang penyaluran tahap dua lambat, karena daerah fokus untuk penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa). Keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD,” tutur Boediarso.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Survei LKPI, Pasangan Asyik Sudrajat-Syaikhu Paling Tinggi Elektabilitasnya

Gambar
rakyatupdate .Bandung – Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan Asyik calon Gubernur Jawa Barat 2018 Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan nomor urut 3 mulai terus naik bahkan dapat mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. “Ketika secara spontan Respoden ditanyakan siapa yang akan dipilih jika Pilgub Jawa Barat digelar hari ini maka pasangan Asyik Sudrajat-Ahmad Syaikhu memperoleh 18,2 persen, Ridwal Kamil-Uu Ruzhanul Ulum 17,4 persen,” ujar Arifin Nurcahyo dalam rilis yang diterima wartawan. Selanjutnya, kata Arifin, Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi 22,3 persen, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan 6,2 persen dan belum memilih 35,9 persen. Begitu juga kata Arifin, Direktur Ekesekutif LKPI dalam pertanyaan tertutup menggunakan kuisioner terkait pasangan calon Gubernur yang akan dipilih nanti pada Juni 2018, Pasangan Asyik urut Nomer 3 ini kembali mengalahkan pasangan Ridwan Kamil. Sebanyak 21,2 persen memilih Nom
Baca selengkapnya

PGRI Berharap Kemendikbud Cepat Dan Tepat Merespons Revolusi Industri 4.0

Gambar
pojokpress .Jakarta – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat merespons dengan cepat dan tepat datangnya Revolusi Industri 4.0. Disrupsi teknologi tak bisa dihindari termasuk dalam penyelenggaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Kemendikbud harus segera membuat cetak biru pendidikan yang sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI  mengatakan tanpa cetak biru yang relevan, dunia pendidikan dasar dan menengah nasional akan semakin terpuruk. Menurut dia, kurang masifnya perbaikan pola mengajar dari konvensional menjadi berbasis pemanfaatan teknologi di dalam kelas menjadi salah satu ciri bahwa Kemendikbud lambat dalam merespons perubahan. “Datangnya era Revolusi Industri 4.0 jangan sampai menimbulkan darurat pendidikan. Kenapa darurat? Karena sampai sekarang saya belum melihat cetak biru pada pembangunan pendidikan nasional yang berbasis pemanfaatan teknologi un
Baca selengkapnya

Pemprov Jabar Alokasikan Rp 13 M Beasiswa Mahasiswa PT Jabar

Gambar
pojokfakta .Bandung – Informasi beasiswa yang sudah menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu cepat menyebar. Baru akan disosialisaskan kepada 93 Perguruan Tinggi yang sudah melakukan kerjasama, berita itu sudah viral di jejaring sosial. Hendra Sudrajat, Kasi Pengawasan Pendidikan KCD XIII sekaligus penanggung jawab beasiswa mengungkapkan informasi yang beredar di media sosial memang tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak sesuai. “Jadi fatal kemarin informasi yang beredar katanya berkas diserahkan langsung ke Dinas Pendidikan. Itu tidak benar. Semua berkas-berkas dan informasi yang dibutuhkan mengenai beasiswa, bisa ditanyakan langsung kepada perguruan tinggi masing-masing, biasanya bagian kemahasiswaan,” ujar Hendra Sudrajat, Kasi Pengawasan Pendidikan KCD XIII. Hendra menjelaskan, bantuan Biaya Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan program hibah yang disalurkan melalui lembaga perguruan tinggi. “Jadi nanti semua pros
Baca selengkapnya