Menkeu Sri Mulyani Berharap Jaminan Kesehatan Nasional Harus Realistis

Menkeu Sri Mulyani Berharap Jaminan Kesehatan Nasional Harus Realistis
faktualonline.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar asuransi kesehatan Indonesia lebih realistis. Pemerintah sendiri terus menyempurnakan sistem seperti apa yang dibutuhkan serta kemampuan dalam hal pembiayaan program jaminan kesehatan nasional.

“Desain dan passion untuk asuransi kesehatan Indonesia harusnya realistik, harus didesain untuk mentargetkan baik populasi yang paling produktif dan yang paling rentan dan dari rumah tangga ekonomi menengah ke bawah,” ujar Menkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa tahapan untuk melakukan penyempurnaan dalam sistem jaminan kesehatan nasionalm tentunya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

“Pertama, kita tentu sadar upaya dalam meningkatkan dan membuat asuransi cakupan nasional, kesehatan nasional harus menutup gap-gap yang ada yaitu dalam hal finansial, dalam hal kemampuan infrastruktur, kesehatan dan juga SDM, kesehatan,” jelasnya.

Kemudian pada tahapan kedua adlah membangun sebuah sistem yang memberikan kontribusi, terkait dengan tidak lagi memberikan subsidi penuh yang mungkin dapat membingungkan karena mayoritas masyarakat berpikir atau berharap asuransi jaminan kesehatan nasional ini gratis dalam menggunakan semua fasilitas.

“Kita suka membandingkan dengan negara-negara Eropa. Jadi, ketika Anda lahir sampai meninggal, semuanya sudah diurus oleh negara. Mereka tidak lihat sisi lainnya di mana mereka membayar pajak sangat tinggi. Jadi, orang Indonesia suka tidak bayar pajak tapi (ingin) semuanya gratis. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita. Ini adalah proses edukasi untuk sebagian besar populasi Indonesia,” papar Sri Mulyani.

Untuk tahapan selanjutnya adalah yang ketiga yaitu cakupan asuransi nasional, Pemerintah juga dapat menggunakan metode yang sama dengan pengembangan infrastruktur dan SDM kesehatan yang bisa dilakukan secara efektif dengan dukungan sektor swasta.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Survei LKPI, Pasangan Asyik Sudrajat-Syaikhu Paling Tinggi Elektabilitasnya

Gambar
rakyatupdate .Bandung – Hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan Asyik calon Gubernur Jawa Barat 2018 Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan nomor urut 3 mulai terus naik bahkan dapat mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. “Ketika secara spontan Respoden ditanyakan siapa yang akan dipilih jika Pilgub Jawa Barat digelar hari ini maka pasangan Asyik Sudrajat-Ahmad Syaikhu memperoleh 18,2 persen, Ridwal Kamil-Uu Ruzhanul Ulum 17,4 persen,” ujar Arifin Nurcahyo dalam rilis yang diterima wartawan. Selanjutnya, kata Arifin, Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi 22,3 persen, Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan 6,2 persen dan belum memilih 35,9 persen. Begitu juga kata Arifin, Direktur Ekesekutif LKPI dalam pertanyaan tertutup menggunakan kuisioner terkait pasangan calon Gubernur yang akan dipilih nanti pada Juni 2018, Pasangan Asyik urut Nomer 3 ini kembali mengalahkan pasangan Ridwan Kamil. Sebanyak 21,2 persen memilih Nom
Baca selengkapnya

PGRI Berharap Kemendikbud Cepat Dan Tepat Merespons Revolusi Industri 4.0

Gambar
pojokpress .Jakarta – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat merespons dengan cepat dan tepat datangnya Revolusi Industri 4.0. Disrupsi teknologi tak bisa dihindari termasuk dalam penyelenggaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Kemendikbud harus segera membuat cetak biru pendidikan yang sesuai kebutuhan dan tantangan zaman. Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI  mengatakan tanpa cetak biru yang relevan, dunia pendidikan dasar dan menengah nasional akan semakin terpuruk. Menurut dia, kurang masifnya perbaikan pola mengajar dari konvensional menjadi berbasis pemanfaatan teknologi di dalam kelas menjadi salah satu ciri bahwa Kemendikbud lambat dalam merespons perubahan. “Datangnya era Revolusi Industri 4.0 jangan sampai menimbulkan darurat pendidikan. Kenapa darurat? Karena sampai sekarang saya belum melihat cetak biru pada pembangunan pendidikan nasional yang berbasis pemanfaatan teknologi un
Baca selengkapnya

Pemprov Jabar Alokasikan Rp 13 M Beasiswa Mahasiswa PT Jabar

Gambar
pojokfakta .Bandung – Informasi beasiswa yang sudah menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu cepat menyebar. Baru akan disosialisaskan kepada 93 Perguruan Tinggi yang sudah melakukan kerjasama, berita itu sudah viral di jejaring sosial. Hendra Sudrajat, Kasi Pengawasan Pendidikan KCD XIII sekaligus penanggung jawab beasiswa mengungkapkan informasi yang beredar di media sosial memang tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak sesuai. “Jadi fatal kemarin informasi yang beredar katanya berkas diserahkan langsung ke Dinas Pendidikan. Itu tidak benar. Semua berkas-berkas dan informasi yang dibutuhkan mengenai beasiswa, bisa ditanyakan langsung kepada perguruan tinggi masing-masing, biasanya bagian kemahasiswaan,” ujar Hendra Sudrajat, Kasi Pengawasan Pendidikan KCD XIII. Hendra menjelaskan, bantuan Biaya Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan program hibah yang disalurkan melalui lembaga perguruan tinggi. “Jadi nanti semua pros
Baca selengkapnya